Berita Hari Ini

Simposium Nasional bertajuk 'Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI & Ideologi Lain' berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, pada Rabu (01/06) dan Kamis (02/06). Foto: bbcindonesia.com

JAKARTA, Teraslampung.com -- Seorang jurnalis dari portal berita Rappler mengaku mendapat intimidasi dari sekelompok orang beratribut kelompok Front Pembela Islam dan Bela Negara saat meliput acara simposium nasional bertajuk 'Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI & Ideologi Lain' di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6).

Febriana Firdaus mengatakan,  dia sedang menjalankan tugas liputan di acara simposium nasional tersebut ketika sekelompok orang mengintimidasinya.

“Saya sedang mewawancarai perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang mendatangi Balai Kartini karena keberatan logo mereka dicatut panitia simposium. Tiba-tiba salah satu orang FPI mengenaliku. ‘Kamu yang namanya Febriana ya? Tulisan kamu ngawur!’,” kata Febriana merujuk artikel reportasenya tentang hari pertama penggelaran simposium pada Rabu (01/06) di laman Rappler, seperti dilansir bbcindonesia.com.

Saat pria beratribut FPI itu menghardiknya, menurut Febriana, ada sejumlah orang lain berpakaian dengan tulisan Bela Negara menghampirinya dan menunjuk-nunjuk ke arahnya.
“Dia berkata, ‘Anda itu sudah difoto dan sudah direkam. Kalau berita ini sampai keluar, Anda bisa ditangkap’,” ujar Febriana, menirukan ucapan pria tersebut.

Di tengah kerumunan orang, salah satu pria meminta wartawan yang juga aktif menjadi produser media komunitas ‘Ingat 65’ itu untuk meninggalkan Balai Kartini.

Panitia penyelenggara simposium tersebut hingga kini belum bisa dimintai komentarnya. Salah satu dari mereka mengaku tidak mengetahui kejadian itu.

Febriana diduga sudah diincar karena berita tentang simposium anti-PKI itu sempat menjadi trending topik media sosial. Utamanya kutipan pendapat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri tentang Marxisme, Leninisme, dan Marhaenisme.

Ketika wartawan minta penjelasan tentang apa Marxisme, Leninisme, dan Marhaenisme, Kiki Syaknakri menjawab bahwa,"Materialisme dialektika itu dari Aristoteles dia tidak percaya alam semesta. Pikiran Plato dia kan tidak percaya akan adanya penciptaan. Jadi kan jelas Ateis. Apalagi dikembangkan oleh Marx. Maka harus merebut kekuasaan, revolusi."

Jawaban itu menjadi buah bibir di media sosial. Selain tidak 'nyambung' dengan pertanyaan, jawaban itu dinilai netizen, terutama yang paham soal Marxisme dan Lenisme, sebagai hal yang ngawur dan menunjukkan ketdakpahaman jenderal pensiunan itu sebenarnya tidak paham benar soal dua paham yang disebut-sebut sebagai akar komunisme itu.

Pencatutan PMKRI

Secara terpisah, Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PP PMKRI, Juventus Prima Yoris Kago, mengatakan Simposium Nasional 'Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI & Ideologi Lain' menggunakan logo PMKRI pada spanduk tanpa izin.

Panitia, kata Juventus, mengklaim telah mengonfirmasi pemakaian.

“Tapi belum ada konfirmasi itu.Kami meminta klarifikasi dan kami meminta pencopotan logo kami yang dicatut. Tapi, saat kami meminta hal itu, kami malah dibilang komunis oleh beberapa orang di acara tersebut. Kami jadi mempertanyakan, arah simposium ini,” ujar Juventus kepada BBC Indonesia.

Simposium Nasional bertajuk 'Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI & Ideologi Lain' berlangsung pada Rabu (01/06) dan Kamis (02/06).

Sejumlah pembicara dan tamu yang hadir antara lain pemimpin Front Pembela Islam, FPI, Rizieq Shihab, politisi Abraham Lunggana atau Haji Lulung, mantan Wapres Try Sutrisno, serta mantan pengurus MUI Cholil Ridwan.

BBC Indonesia

Kapal Bakamla RI di Klang, Malaysia

MALAYSIA, teraslampung.com -- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali menggelar patroli terkoordinasi bersama pemerintah Malaysia dengan sandi Patkor Optima Malindo (Patroli Terkoordinasi Operasi Tindak Maritim Malaysia-Indonesia). Kegiatan yang dimulai sejak minggu lalu, di Klang, Malaysia, hingga Kamis (2/6)  kini masih terus berlangsung.

Dalam rangkaian kegiatan pembukaan Patkor Optima Malindo 25/16,  diselenggarakan pula  bakti sosial di Pusat Jagaan Persatuan Rumah Kebajikan Grace, Klang dan kunjungan kerja di Kastam Diraja Malaysia, Selangor.

Menurut Direktur Operasi Laut Bakamla RI Kolonel Laut (P) Rahmat Eko Raharjo, unsur yang terlibat dalam operasi itu antara lain: KN Belut Laut 4802, KRI Siwar 646, KRI Tenggiri 865, dan KP Macam 002 pada hari Minggu petang sandar di Jeti PHN TLDM Port Klang, Malaysia dan disambut oleh Perwira dan Staf Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Para Delegasi RI yang hadir terdiri dari: Asops Guskamlabar Kolonel Laut (P) Jaya Darmawan selaku, Kasi Patroli Kapal Pengawas Wilayah Barat Kastaman, Kasubdit Patroli Kamla Zona Maritim Barat Mayor Laut (P) David Hastiadi, dan DJBC Kanwil Tanjung Balai Karimun Yan T. Sitorus.

 Sedangkan, delegasi Malaysia diwakili Timbalan Pengarah Kastam Dato’ Mohamad Sapian bin Haji Sanusi, Ketua Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM) Malaysia Dato’ Nasir bin Adam dan jajarannya.

Sementara itu dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dilaporkan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan sosisalisasi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara di Gedung Dharma Wanita, Kabupaten Raja Ampat, Kamis (2/6/2016).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Hukum Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Yuli Dharmawanto dalam paparannya mengatakan, saat ini Indonesia belum mempunyai Sistem Keamanan Laut yang dapat mensinergikan seluruh komponen bangsa. Bakamla RI berusaha untuk membentuk sistem tersebut sehingga seluruh stakeholder dapat bersinergi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut secara efektif dan efisien.

“Saat ini sedang dibentuk sistem keamanan dan keselamatan laut yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholder, secara bersamaan dan real time, untuk memantau keadaan keamanan dan keselamatan laut. Diharapkan sistem ini dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan di laut,” ujarnya.

Tidak hanya itu, bimbingan masyarakat pada desa pesisir juga perlu dilakukan. Masyarakat maritim merupakan garis terdepan dalam faktor keamanan dan keselamatan di laut. Sangat perlu untuk menjadikan masyarakat maritim sebagai agent keamanan dan keselamatan laut. Terlebih isu mengenai pelabuhan tikus di wilayah perbatasan masih marak terdengar.

“Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat pesisir,” imbuh Direktur Hukum Bakamla RI.

Sosialisasi ini diikuti seluruh Stakeholder pemerintahan di Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, Pemuka Adat dan Pemuka Agama, masyarakat maritim, Asosiasi Perikanan dan LSM.

Ahmad Erani Yustika

JAKARTA, Teraslampung.com -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertekad terus melakukan berbagai program penguatan pertanian lokal desa.Sebab, desa merupakan basis untuk merujudkan ketahanan pangan nasional.

"Kalau bicara ketahanan pangan nasional, maka desa adalah penyedia utama sumber pokok pangan nasional. Makanya kita lakukan berbagai program yang memperkuat petani desa," ujar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDTT Ahmad Erani Yustika dalam Temu Penggerak Pangan Lokal oleh Petani Desa di Jakarta, Senin (30/5/2016).

Erani menjelaskan, Kemendesa PDTT membuat tiga pilar Matra Pembangunan Desa dalam memperkuat kemandirian pangan desa. Pertama menguatkan Jaringan Komunitas Wiradesa di tingkat petani dengan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas petani sebagai subjek pengolahan sumber daya pertanian.

Kedua, mewujudikan kemandirian ekonomi desa melalui redistribusi kepemilikan aset produktif seperti lahan, modal dan sebagainya secara berkeadilan. Sedangkan yang ketiga adalah mendorong partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam memuliakan pangan khas lokal sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Desa memiliki prospek yang sangat besar bagi perwujudan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan komoditi hasil pertanian desa merupakan bahan baku utama dalam industri pengolahan makanan dan energi baru ramah lingkungan. Memang sangat strategis sekali posisi pertanian desa ini," tandas Erani.

Acara Temu Penggerak Pangan Lokal oleh Petani Desa yang digelar Direktur pelayanan Sosial Dasar (PSD) Ditjen PPMD Kementerian Desa menghadirkan praktisi dan aktivis desa. Diantaranya Bambang Ismawan (Yayasan Bina Desa), Maria Loretha (Penggerak Petani Sorghum), Sudarmoko (Integrated Farming Lembah Kamuning Cigugur), Nissa Wargadipura (Pesantren Ekologi At-Thariq Garut), Hira Jamthani (Penulis buku Lumbung Indonesia), Benito Lopulala (Gerakan Ekonomi Solidaritas Indonesia), Riza Damanik (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) serta sejumlah aktivis desa lainnya.

Direktur Pelayanan Sosial Dasar pada Ditjen PPMD, Hanibal Hamidi mengatakan, pihaknya telah menggagas road map Gerakan Pangan Lokal Berbasis Desa. Langkahnya pun telah disiapkan, meliputi pemetaan terhadap jenis-jenis pangan khas Indonesia baik per kecamatan, per kabupaten, maupun per provinsi.

"Kemudian perlu dilakukan sinkronisasi regulasi melibatkan kementerian/lembaga terkait lain. Meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan yang lainnya," ujar Hanibal.

Ia menambahkan, Gerakan Pangan Lokal Berbasis Desa tentunya mendukung perwujudkan konsep Nawa Cita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan pertanian yang kuat, maka kesempatan desa untuk bangkit dan berkembang akan semakin cepat. Apalagi gerakan ini juga menekankan pembangunan pertanian dari sisi sosial, ekonomi, dan ekologi.

"Kita berupaya memaksimalkan keragaman hayati dan budaya desa sebagai kekuatan bangsa," jelasnya.

Pendiri Pesantren Ekologi At-Thariq Garut, Nissa Wargadipura mengatakan, Gerakan Pangan Lokal Berbasis Desa yang digagas Kementerian Desa memang sangat penting lantaran pertanian desa saat ini dikepung oleh sistem agro ekonomi yang merusak. Petani desa bukan hanya lemah dalam penguasaan sumber daya, namun juga dihadapkan pada kenyataan pola tanaman yang merusak dengan pestisida.

"Makanya kami membuat terobosan agro ekologi dan agro ekosistem. Kami membuat kebun pekarangan dengan 450 jenis tanaham pangan dalam area lahan seluas 7.500 meter persegi. Hasil pertanian desa pun semakin asli dan tidak merusak," ujarnya.

Dia menambahkan, kelestarian dan keaslian karakter desa pun tidak hilang. Malah kembali lestari seperti sediakala. Masih ada banyak kupu-kupu dengan berbagi Pada malam hari banyak ada kunang-kunang mengelipkan cahaya. "Lalu gerombolan capung juga beterbangan sebagai tanda adanya air yang cukup segar di daerah kami," tutur Nissa.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W. Husaini (dua dari kiri)  memantau jalan tol dalam rangka persiapan mudik Lebaran 2016.

TERASLAMPUNG.COM- Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W. Husaini mengatakan akan memberlakukan integrasi pembayaran di sepanjang jalan tol 270 KM yang membentang dari Jakarta (Pintu Cikarang Utama) - Brebes Timur.

Hal ini diungkapkan Hediyanti saat melakukan pemantauan jalan jelang arus mudik Lebaran, belum lama ini Turut serta dalam tinjauan tersebut adalah Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery Trisaputra Zuna, dan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) IV Bambang Hartadi.

Hediyanto mengatakan, integrasi ini dimaksudkan untuk menjaga kapasitas jalan tol sesuai desainnya, bahkan ketika dalam kondisi padat kala arus mudik. Diketahui bahwa saat ini jumlah gerbang tol dari Cikarang Utama hingga Brebes Timur terdapat 7 gerbang tol, jumlah inilah yang akan dikurangi menjadi 3. Hal ini dilakukan guna mengurangi antrian kendaraan di gerbang tol.

“Yang tadinya 7 gerbang tol nanti akan tinggal 3. Jadi kita akan tutup 4 gerbang tol di Cikopo, Plumbon, Ciperna, dan Mertapada.” jelas Hediyanto. Sementara itu, Kepala BBPJN IV Bambang Hartadi mengungkapkan, sebelum kebijakan ini diterapkan, pada pertengahan bulan Juni akan diberlakukan uji coba terlebih dahulu.

“Jauh sebelum lebaran akan kita simulasi kurang nya apa sekaligus juga sosialisasi pada masyarakat. Mengenai tarifnya akan diakumulasikan di gerbang tol keluar,” katanya.

Tol Pejagan – Brebes Timur Rampung

Hediyanto menyambut gembira rampungnya pekerjaan jalan tol Pejagan - Brebes Timur dan siap dioperasikan. Selesainya tol sepanjang 26 Km ini diharapkan memberikan pengaruh besar pada kenyamanan pemudik. Pasalnya pada tahun lalu, permukaan jalan masih berupa jalan tanah.

Meski begitu, Hediyanto mengakui perlu ada perhatian khusus pada persimpangan gerbang keluar Brebes Timur dengan jalan nasional. Dari pantauan langsung, lebar persimpangan dan jalan nasional yang ada tampak tidak imbang. Menurutnya harus ada fokus tertentu bagaimana mengatur lalu lintas di persimpangan tersebut. Ia hanya berharapan sebagian besar kendaraan sudah tersebar sehingga penumpukan kendaraan bisa dikurangi.

“Tapi itu akan menjadi botle neck kita tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan itu sudah bisa dilewati. Ya kita lihatlah memang perbaikan ini tidak bisa semua bisa selesai. Ada yang sedang dikerjakan, sudah selesai tahun depan akan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Ditjen Bina Marga juga akan membuka jalur alternatif di jalur Lingkar Utara Kota Tegal sepanjang 2,8 Km sebagai antisipasi kemacetan arus mudik karena lonjakan kendaraan dari exit tol Brebes Timur di Kota Tegal. Sebagian jalur ini sudah diaspal beton tepatnya dari Jalan Mataram (kota) hingga persimpangan Jalingkut sementara sisanya belum diaspal serta minim penerangan dan rambu-rambu.

Sementara itu dari pemantauan mengenai kondisi jalan tol sepanjang 270 km dari Jakarta (Cikarang Utama) hingga Brebes Timur, Dirjen Bina Marga mengaku persiapannya sudah lebih baik. Sebagai contoh Tol Kanci-Pejagan yang dulu biasanya ada pekerjaan selama bulan puasa, saat ini pekerjaan perbaikan sudah mencapai 95%.

“Jadi tinggal pekerjaan yang tidak penting saja di Tol Kanci-Pejagan dan Tol Cipali ada sedikit pekerjaan pemeliharaan,” jelas Hediyanto.

Zainal Asikin/teraslampung.com

Gubernur Lampung Ridho Ficardo memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-43 HNSI di TPI Lempasing.

BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung, Ridho Ficardo megaku sangat mendukung program-program dari kementerian kelautan dan perikanan untuk kemajuan dan kemakmuran nelayan khusunya di Provinsi Lampung.

"Untuk itu, saya akan segera membangun sekolah Akademi Kelautan dan rumah susun
sewa (Rusunawa) untuk para nelayan," kata  Lampung, Ridho Ficardo di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudji Astuti pada peringatan HUT ke-43 Himpunan Nelayan Seluruh
Indonesi (HNSI) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (28/5/2016).

Hadir pula pada kesempatan itu, Ketua umum DPP HNSI, Mayjen (Purn) Mar Dr. H Yusuf Solichien; Perwakilan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan kementerian lainnya serta ribuan nelayan yang hadir pada perayaan

Sebagai orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi Lampung, Ridho mengklaim, bahwa dirinyalah sebagai gubernur satu-satunya di Indonesia lulusan perikanan.

"Mungkin tadi pembawa acaranya lupa menyebutkan salah satu gelar saya, tapi ya tidak apa-apa. Bahwa sebenarnya saya ini, Gubernur satu-satunya di Indonesi yang bergelar sarjana perikanan,"selorohnya sembari tersenyum.

Selanjutnya, Ridho menyampaikan berbagai program Pemerintah Provinsi Lampung dalam bidang kelautan dan perikanan, Pemprov Lampung sudah memiliki sekolah menengah bidang kelautan dan perikanan, namun tidak hanya berhenti sampai di situ saja.

Demi mendukung kejayaan laut di lampung dan sejalan dengan misi nasional, pihaknya akan membangun Akademi Perikanan dan Kelautan serta pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi para nelayan lampung.

"Untuk membuat Akademi Perikanan, Pemprov sudah menyiapkan lahannya begitu juga dengan Rusunawa nelayan ini, rencananya akan dibangun di kawasan TPI Lempasing,"ungkapnya.

Ridho menghimbau kepada para nelayan agar selalu menjaga kelestarian laut yang dimiliki lampung, sebab pantai dan laut lampung ini sangatlah panjang. Sehingga dengan hasil laut melimpah dan bentanan pantai yang indah haruslah disyukuri keindahan ini dengan cara menjaganya.

"Kita harus jaga keberlangsungan laut ini, pastinya untuk anak cucu kita nanti. Jangan gunakan bom, putas, bius atau alat lainnya yang merusak keberlangsungan biota laut karena dilarang dan melanggar
undang-undang,"ucapnya.

Menurutnya, lampung memiliki beberapa bukaan pantai yang kaya akan hasil lautnya serta indah pantainya. Maka Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan hasil laut dan keindahan laut lampung.

Ridho mengutarakan, untuk mengoptimalkan hasil laut, Peprov Lampung telah bekerjasama untuk memasarkan hasil tangkap. Salah satunya, dengan memaksimalkan ekspor ikan kerapu ke Hongkong. Selain itu juga, kata Ridho, Pemprov lampung melakukan kerjasama dengan Undip melakukan sebuah grand desain perikanan dan kelautan di Provinsi Lampung.

"Kerjasama itu, yakni pengembangan ekowisata dan pemetaan fishing ground. Hal ini perlu dilakukan, agar dapat diketahui potensi penangkapan ikan yang optimal dan menjaga keberlangsungan laut,"terangnya.

Memperingati HUT ke-43 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang jatuh pada tanggal 21 Mei 2016 lalu, sederet rangkaian kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016. Namun pada puncak perayaan acara tersebut, di pusatkan di Provinsi Lampung tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, Telukbetung, Sabtu (28/5/2016).

Acara berlangsung meriah dan penuh semangat, ribuan nelayan lampung yang tergabung dalam HNSI memadati TPI Lempasing dengan menghiasi kapalnya.

Zainal Asikin/teraslampung.com

Para nelayan  Lampung menyalamai Menteri Susi Pudjiastuti

BANDARLAMPUNG-Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, Telukbetung disambut antusias oleh para nelayan Lampung, Sabtu (28/5/2016) sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangannya, dalam rangka menghadiri acara puncak perayaan HUT ke-43 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Susi Pudjiastuti tiba di lokasi perayaan HUT ke-43 HNSI di TPI Lempasing didampingi oleh Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo dan Ketua umum DPP HNSI, Mayjen (Purn) Mar Dr. H Yusuf Solichien serta perwakilan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan perwakilan kementerian lainnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Komandan TNI AL, Komandan Korem (Danrem) 043 Gatam, Direktur Polair Polda Lampung dan Forkopimda Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya. Selain itu juga, turut hadir dalam acara tersebut beberapa ketua HNSI wilayah sumatera.

Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta rombongan tersebut, disambut meriah para nelayan lampung yang tergabung dalam HNSI dan iringan musik drumband dari para pelajar. Susi Pudjiastuti disambut dengan dikalungi slempang tapis lampung, dan diarak dengan tradisi adat lampung.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sembari berjalan menuju tempat berlangsungnya acara yang lokasinya tepat berada di tepi laut, tak henti-hentinya memberikan senyuman dan melambaikan tangannya untuk menyapa para nelayan.

Ribuan nelayan lampung yang sudah sejak pagi berkumpul untuk menanti kedatangan Menteri Susi, rela berdesakan karena ingin melihat secara langsung.

Acara puncak perayaan HUT ke-43 HNSI yang mengusung tema "Nelayan Sejahtera, Negara Kuat" dibuka dengan penampilan tari kreasi khas lampung.

Zainal Asikin/Teraslampung.com

Menteri Susi Pudjiastuti menyalami para nelayan Lempasing, Pesawaran, Lampung, Sabtu (28/5)

BANDARLAMPUNG - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan era illegal fishing  telah berakhir  dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang memasukkan perikanan tangkap dalam daftar negatif investigasi. Menurut Susi, kini laut Indonesia sudah resmi telah menjadi milik nelayan Indonesia.

Menurutnya, siapa saja yang nanti menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan serta Presidennya, Perpres ini tetap harus dijaga. Kedaulatan laut Indonesia, tidak boleh diberikan kepada orang lain (asing).

"Jadi HNSI bukan hanya menjaga Menteri Susi, tapi HNSI harus menjaga Undang-Undang kelautan dan Bekerjasama dengan TNI AL, Polair dan jajaran terkait lainnya. HNSI harus independen dan tidak boleh terlibat politik praktis,"kata Susi.

Susi juga mengingatkan, HNSI harus tetap menjadi wadah nelayan Indonesia, maka HNSI tidak boleh terlibat politik praktis ataupun menjadi anak organisasi lainnya. Hal ini terkait keanggotaan HNSI, yang relatif banyak di seluruh Indonesia.

"HNSI haruslah tetap menjaga independensinya, dan profesional untuk memajukan kesejahteraan masyarakat nelayan,"kata dia.

Selain itu juga, kata Susi, nelayan harus kritis. Alat-alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan harus segera dihentikan. Seperti bom ikan, putas, bius, dan lainnya.

Untuk menjaga metode tangkap ikan yang dilarang Undang-Undang, Susi meminta, agar HNSI harus segera membuat Satuan Tugas (Satgas) agar kelestarian laut dan populasi ikan terus terjaga dengan baik.

"Laut menjadi masa depan bangsa, maka laut harus dijaga demi menjadi masa depan anak bangsa dan jadikan wisata bahari. Tidak boleh ada yang mereklamasi laut, ataupun menimbun laut,"terangnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia, Susi akan  menghidupkan kembali Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan menghidupkan koperasi nelayan.

"Membangun kembali infrastruktur lama yang telah lama hilang dengan membentuk KUD nelayan,"jelasnya.

Presiden Jokowi tampil sebagai pembicara utama pada sesi I KTT G-7 Outreach, di Kanko Hotel the Classic, Ise Shima, Jepang, Jumat (27/5) pagi waktu setempat. (Foto : Sekretariat Kabinet)

TOKYO, Teraslampung.com -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil sebagai pembicara utama pada sesi I KTT G-7 Outreach yang membahas ‘Stabilitas dan Kesejahteraan di Asia’, di Kanko Hotel the Classic, Ise Shima, Jepang, Jumat (27/5) pagi waktu setempat.

Dalam paparannya Presiden Jokowi menyatakan , kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang tergolong paling aman dibandingkan kawasan lainnya. Pada tahun 2016-2017 kawasan ini diperkirakan memiliki pertumbuhan ekonomi relatif lebih baik, yakni sekitar 5,3% dibanding rata-rata dunia sebesar 3,2%.

“Di tahun 2015, ekonomi Indonesia di kuartal terakhir tumbuh 5,04 persen,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, dunia memahami potensi Asia untuk berkembang masih besar. Berdasarkan proyeksi Asian Century 2050, kata Jokowi , Asia akan menghasilkan PDB  174 triliun dollar AS, atau 52 persen PDB dunia.

"Sebagai bagian dari Asia, Indonesiayakin dapat mengambil bagian dari Asian Century. Saat ini lebih dari 50 persen penduduk Indonesia berusia di bawah 29 tahun. Indonesia juga dikaruniai kekayaan dan sumber energi yang cukup,” katanya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa kekerasan menyebabkan  kerugian yang sangat besar. Jokowi menconohkan pada tahun 2014 lalu misalnya, kerugian global akibat kekerasan bersenjata mencapai 14,3 triliun dolar AS atau 13,4 persen dari PDB Dunia.

Menurut Presiden Jokowi, perdamaian dan stabilitas adalah hal yang harus diciptakan dan dijaga. Oleh karenanya, negara-negara Asia harus dengan penuh kesadaran menciptakan perdamaian dan stabilitas ini.

Terkait dengan tingginya potensi konflik di Asia, seperti Laut Tiongkok Selatan dan Semenanjung Korea, menurut Presiden, harus dapat dikelola dengan baik. Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan agar penyelesaian secara damai harus selalu menjadi pilihan utama.

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa sudah waktunya dunia paham mengenai pentingnya penyelesaian masalah tanpa menciptakan masalah yang lebih besar.

“Sudah waktunya. Penyelesaian militer atau penggunaan kekerasan justru akan menumbuhkan kekerasan lainnya, seperti ekstremis dan bahkan krisis kemanusiaan,” tutur Presiden.

Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia tidak menginginkan Asia menjadi kawasan yang penuh konflik dan menjadi ajang power projection negara-negara besar. “Indonesia juga ingin menekankan bahwa semua negara, saya ulangi, semua negara tanpa terkecuali, harus menghormati hukum internasional,” tegas Presiden Jokowi seraya menambahkan, tanpa  penghormatan terhadap hukum internasional, berpendapat, perdamaian dan stabilitas tidak akan dapat tercipta.

Menurut Presiden, dunia sudah tidak berjalan secara bipolar dan sudah muncul banyak negara (emerging countries) yang memiliki potensi dan telah terbukti mampu berkontribusi banyak terhadap dunia. Oleh karena itu, Presiden mengusulkan agar dunia harus ditata dengan melibatkan emerging countries.

“Indonesia siap menjadi motor terciptanya Asia dan dunia yang damai dan sejahtera,” ucap Presiden.

Pertemuan sesi I KTT G-7 Outreach itu dipandu Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe yang bertindak sebagai moderator. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

Mendes PDTT Marwan Jafar, Mendikbud Anies Baswedan, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menko PMK Puan Maharani, Menag Lukman Hakim Saifudin, Dirjen Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat (kiri ke kanan) berfoto bersama usai menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) di Gedung BI, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

JAKARTA, Teraslampung.com  –  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta 3 kementerian di bawah naungan Kemenko PMK lainnya yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian agama, menandatangani kesepahaman bersama dengan Bank Indonesia (BI), terkait upaya elektronifikasi penyaluran bantuan sosial.

Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar mengatakan, dengan adanya komitmen bersama tersebut diharapkan dana yang disalurkan ke desa akan memenuhi prinsip 6T, yakni Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat administrasi dan Tepat kualitas.

“Ini adalah satu langkah strategis dan tepat. Mengingat dana-dana yang disalurkan semakin besar. Sebenarnya ini sudah diterapkan, bantuan dana desa disalurkan melalui rekening negara ke rekening kabupaten, lalu dari rekening kabupaten disalurkan ke rekening desa, tidak diberikan secara tunai,” kata Marwan, Kamis (26/5).

Menteri Marwan mengatakan, tingginya geliat ekonomi di desa akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan lembaga keuangan. Sebab, masyarakat nantinya kan mulai berpikir untuk menyimpan sebagian uangnya sebagai salah satu upaya investasi. Selain itu, masyarakat juga akan berpikir untuk melakukan peminjaman sebagai modal usaha, sehingga akan terjadi perputaran uang di daerah.

“Melihat kondisi ini, perlu adanya peningkatan sarana dan pra sarana teknologi informasi dan komunikasi, agar masyarakat mudah mengakses mobile banking, sms banking, dan internet banking,” ujarnya.

Selain itu menurutnya, perlu adanya deregulasi kebijakan perbankan dengan memasukkan sistem perekonomian inklusif, untuk memberi kemudahan dalam mengakses layanan perbankan kepada pelaku usaha kecil di daerah, terutama masyarakat miskin, penyandang disabilitas, buruh, seperti kemudahan dalam pemberian bantuan permodalan.

“Juga perlu didorong pendirian bank,minimal satu kecamatan memiliki bank cabang terutama di Kawasan Timur Indonesia,” ujarnya.

Menteri Marwan mengatakan, Kementerian Desa PDTT memiliki ruang lingkup kerja di 74.754 desa, 277 kawasan perdesaan, 122 kabupaten tertinggal, 41 kabupaten perbatasan 58 kabupaten rawan konflik, serta 619 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dana desa yang disalurkan sejak Tahun 2015 lalu yakni Rp20,7 Triliun, dan meningkat di Tahun 2016 yakni Rp47 Triliun, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat.

“Secara asumsi, jika 60 persen dari total dana desa digunakan untuk infrastruktur, maka akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja lebih dari 1,8 juta orang, dengan perhitungan waktu antara 3 sampai 6 bulan. Selain itu, melalui aktifitas pengembangan ekonomi perdesaan, bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang secara permanen,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur BI, Agus DW Martowardojo mengakui bahwa bantuan di desa sudah dapat mendukung aktifitas perekonomian lebih dari 74 ribu desa. Namun ia mencermati, bahwa penerimaan yang ditargetkan ke desa begitu besar, luas dan tidak ringan.

“Ini cukup memiliki banyak tantangan,  bahwa permasalahan yang dialami bagi penerima memerlukan waktu dan biaya. Karena desa dengan lokasi di daerah terpencil dan pulau terluar, membutuhkan waktu dan biaya yang besar,” ujarnya.

Menurutnya, penyaluran bantuan secara elektronik (non tunai) tersebut, akan mengurangi risiko kebocoran dan mengurangi prilaku konsumtif masyarakat. Selain itu, melalui elektronifikasi, dokumen-dokumen keuangan akan bisa diaudit dengan mudah kapanpun.

“Tunai itu rawan kebocoran, nanti yang diterima tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya. Kemudian tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Kalau elektronik, dokumen setiap waktu bisa diaudit,” ujarnya.